Jakarta PR Forum

Jakarta PR Forum, 5 Mei 2010.

Public Relations sangat diperlukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan swasta. Ini ditegaskan oleh Noke Kiroyan, Partner, Kiroyan Partners dalam diskusi di Jakarta PR Forum hari Rabu, 5 Mei 2010 di The Energy Building, lantai 22, Gedung Pasca Sarjana Universitas Paramadina, Jakarta. Ketiadaan peran Public Relations di lembaga pemerintah mengakibatkan berbagai situasi yang tidak jelas bagi publik, pemelintiran informasi oleh pihak lain dan pada ujungnya pihak lembaga pemerintah mempertaruhkan kredibilitas dan kehilangan otoritas.

Noke kemudian mengambil contoh kasus makam Mbah Priok yang menimbulkan kerugian besar baik secara finansial dan moral. Dia mencatat 3 orang meninggal, sekitar 200 orang cedera ringan dan serius, dan hangusnya puluhan kendaraan. Kerugian material yang sangat besar ini menujukkan betapa besar pengerahan personel keamanan dari Satpol PP dan Kepolisian untuk menangani kasus makam Mbah Priok. Padahal hal tersebut tidak perlu terjadi jika ada komunikasi yang baik dan strategis oleh lembaga pemerintah terhadap stakeholders mereka.

Forum yang dipandu Halim Mahfudz, CEO Halma-Strategic, ini kemudian menyoroti juga berbagai kasus untuk menelaah lebih jauh apakah ada peran PR di lembaga pemerintah. Halim kemudian menyebutkan kasus-kasus mulai dari kasus Artalyta, ‘cicak vs buaya’, Bank Century, makelar pajak Gayus yang sebagian besar hingga saat ini belum tuntas. Kasus-kasus ini menunjukkan kelemahan peran PR lembaga pemerintah sehingga publik tidak mendapat informasi tangan pertama yang cukup untuk menghindari spekulasi, misinformasi dan disinformasi.

Menurut Noke Kiroyan, ada 4 langkah untuk menyusun strategi PR yaitu; Defining PR problems, Planning and Programming, Taking action and communicating, serta Evaluating the program. Sementara untuk melakukan komunikasi yang baik, dia menjabarkan proses strategis dimana empat aspek yang harus mendapat perhatian mulai dari corporate policy, stakeholders management, stakeholders engagement dan communications strategy. Communications strategy inilah yang kemudian diwujudkan secara taktis melalui communications function dimana PR menjadi ujung tombak.

Forum ini kemudian berkembang membahas berlakunya UU no 14/2008 tentang Kebebasan Informasi Publik (KIP) dan menurut Noke merupakan tantangan bagi para praktisi PR. Dalam forum diskusi inilah para praktisi yang hadir di Jakarta PR Forum antara lain Andre Vincent Wenas dari Garuda Food, Budi Perbawa Aji (RNI) dan Djalu Tjandroso (Kangean) terlibat dalam topik-topik tentang infrastruktur komunikasi, peran PR yang sering masih dalam tingkat pelaksana dan belum mencapai tingkat strategis terutama di lembaga pemerintah serta fungsi dan peran internal communications.

Jakarta PR Forum merupakan kerjasama antara Halma-Strategic, Universitas Paramadina dan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas).